Muhamad Haripin, peneliti politik di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menjelaskan tentang amandemen terbaru terhadap Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia serta potensi dampaknya bagi proses demokrasi. Proses amandemen yang ditandai dengan kurangnya transparansi dan upaya memperluas otonomi serta keterlibatan militer dalam urusan non-pertahanan memunculkan kekhawatiran akan mengikis prinsip kontrol sipil. Haripin menegaskan bahwa kecuali oposisi luas dari masyarakat sipil diakui, UU baru ini akan mempercepat pembesaran peran militer, sehingga memicu pergeseran menuju otoritarianisme dalam lanskap politik Indonesia.