Buku ini bertujuan untuk menjelaskan kiprah intelijen negara di Indonesia selepas pengunduran diri Presiden Suharto pada tahun 1998. Kendati memiliki peran penting selaku “lini pertama dalam sistem keamanan nasional,” kajian tentang intelijen bisa dibilang masih sedikit jika dibandingkan studi tentang institusi militer atau kepolisian. Buku ini berupaya memperkaya khazanah studi intelijen, demokrasi, dan keamanan nasional di Indonesia dengan membahas empat aspek strategis, yakni: perkembangan persepsi ancaman keamanan; penggunaan dan penguasaan teknologi informasi guna mendukung aktivitas intelijen; proses rekrutmen serta pendidikan sumber daya manusia; dan mekanisme pengawasan atas intelijen yang dibangun pada era pasca-Orde Baru.

Seiring gelombang demokratisasi yang menyapu lanskap politik Indonesia pada akhir 1990-an, berbagai kelompok masyarakat mulai menaruh perhatian besar terhadap implementasi reformasi sektor keamanan (security sector reform) di Indonesia. Publik mendorong perbaikan tata kelola intelijen agar selaras dengan prinsip demokrasi, seperti transparansi dan akuntabilitas. Harapannya adalah badan telik sandi berkembang menjadi organisasi yang profesional serta efektif dalam menjalankan tugasnya. Becermin pada kemunculan ancaman baru di Indonesia, seperti terorisme dan serangan siber, intelijen juga kian dituntut untuk meningkatkan kemampuan teknisnya, misalnya dalam hal pencarian, pengumpulan, analisis informasi, serta kontra-intelijen terhadap musuh. Pendek kata, reformasi intelijen dirancang sebagai agenda yang melekat dengan proyek besar demokratisasi politik dan penguatan sistem keamanan nasional di Indonesia.