Buku ini meneliti operasi militer selain perang (OMSP) TNI pada periode pasca-Suharto dan berargumen bahwa perkembangan kembar konsolidasi demokrasi, yang ditandai oleh hubungan sipil–militer yang “stabil” dari 2004 hingga 2014 pada masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, serta internasionalisasi militer, belum sepenuhnya mendepolitisasi angkatan bersenjata.

Buku ini menunjukkan bagaimana misi penjaga perdamaian, bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana, serta kontra-terorisme direkonstruksi oleh TNI untuk melayani kepentingan politik-institusionalnya, bukan untuk mengalihkan perhatian militer dari politik. Berbeda dengan argumen konvensional mengenai alasan OMSP dalam mempromosikan profesionalisme militer, buku ini memberikan analisis kritis pertama tentang perkembangan misi-misi tersebut dan mengaitkannya dengan upaya TNI untuk mempertahankan struktur komando teritorial – sebuah jaringan militer yang paralel dengan birokrasi sipil hingga tingkat desa. Buku ini berargumen bahwa militer di Indonesia tetap berpolitik domestik meskipun ada intensitas tinggi aktivisme internasional.

Penyelidikan mendetail tentang hubungan sipil–militer di Indonesia ini akan menarik bagi para peneliti di bidang kajian Asia Tenggara dan politik Asia, serta secara umum bagi mereka yang tertarik pada hubungan sipil–militer, politik militer, dan OMSP.